Ia pun datang ke Riau untuk mengimpun data untuk dijadikannya bahan penelitian melalui forum group disscusion (FGD). Setidaknya ada belasan aktivis pemerhati lingkungan dan peneliti dikumpulkan untuk mendukung penghimpunan data tersebut.

"Problem kebakaran hutan di Riau ini sudah menahun, artinya pemerintah masih belum satu visi dan satu cokus menanggapi bencana yang ada," ungkap Eko, Rabu (24/8/2016) di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Dari informasi yang disaringnya selama FGD, ia menemukan tiga indikator yang membuat bencana karlahut sering kali terulang dan bahkan gagap dalam penanganannya, yakni rumitnya syarat dan prosedur penegakan hukum, tumpang tindih kepemilikan lahan dan minimnya alokasi anggaran.

"Seperti yang diungkapkan kawan-kawan tadi, penegakan hukum bagi pembakar lahan di Riau sangat lemah. Nyaris selalu lolos dari peradilan," ungkap Eko.

Menurutnya, hal itu pun kembali diperburuk dengan banyaknya status kepemilikan lahan yang tumpang tindih, sehingga Polda Riau dan jajarannya saat penegakan Hukum sulit menentukan siapa pemilik lahannya. "Pas kebakaran nggak ada yang mau ngaku itu lahan siapa, padahal sebelumnya dipakai rebutan karena tumpang tindih kepemilikannya itu tadi," sebutnya.

Selain itu, ia menilai alokasi anggaran untuk pencegahan karlahut sangat minim dan terkesan kelabakan saat kebakaran sudah berdampak besar. "Dana untuk pencegahan harus dialokasikan dengan tepat. Bisa menggunakan dana taktis anggaran tahun lalu," sebutnya.

Sementara itu, dikatakan oleh Dekan MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau, Juli Widiyanto, berharap hasil dari FGD tersebut dapat menghasilkan suatu hal yang dapat diterapkan di Riau untuk mencegah dan menangani karlahut.

"Kami (UMRI) disini memfasilitasi UMY yang tengah menampung informasi dan mengambil data untuk penelitiannya tentang karlahut yang menahun di Riau. Mereka akan memetakan bagaimana kerja lintas sentoral disini. Mudah-mudahan hasil penelitian tersebut bisa diaplikasikan secara nyata," tandasnya.(eda)