|
Sat Polairud Polres Dumai mengadakan kegiatan Cooling System di Pelabuhan RORO Bandar Sri Junjungan (BSJ), Jalan Wan Amir, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, (18/9).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 Polres Dumai, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilihan Umum 2024, khususnya di wilayah pesisir Dumai.
Kasat Polairud Polres Dumai, AKP Bonardo Purba, S.H., yang mewakili Kapolres Dumai, AKBP Dhovan Oktavianton, hadir dalam kegiatan ini. Ia didampingi oleh sejumlah personel Sat Polairud, termasuk Ps. Kanit Harkan Sat Polair, Aiptu Eki Syafendri Chan, Bripka Fachrizal Galingging, Brigadir Asep Permadi, Brigadir Fandi Kurnia, dan Bripda M. Rivaldi. Kegiatan tersebut juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat, seperti Jufrida dan Setiawan.
Dalam sambutannya, AKP Bonardo Purba menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu 2024.
"Kami meminta seluruh masyarakat, terutama di wilayah pesisir, untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban selama masa Pemilu. Keamanan dan kenyamanan dalam proses demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
AKP Bonardo Purba juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada 27 November 2024 mendatang.
"Kami menghimbau masyarakat untuk tidak golput. Golput bukanlah solusi. Hak suara Anda sangat penting dalam menentukan masa depan daerah kita. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak," tambahnya.
Lebih lanjut, AKP Bonardo Purba mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, terutama terkait informasi seputar Pemilu.
"Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan isu SARA yang dapat memecah belah persatuan. Bijaklah dalam menerima informasi, khususnya dari media sosial," tegas Bonardo.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang (money politic) yang merusak proses demokrasi.
"Praktik politik uang harus ditolak. Kita semua bertanggung jawab menjaga proses Pemilu tetap bersih dan adil. Jangan biarkan uang mengorbankan masa depan kita," ujar AKP Bonardo Purba dalam sesi diskusi dengan tokoh masyarakat.