 |
 |
|
|
|
|
|
|
tribratanews.riau.polri.go.id Jakarta – Program Zero Over Dimension dan Overload (ODOL) 2025 yang diinisiasi Korlantas Polri dapat dukungan penuh dari para pakar dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Hal ini ditegaskan dalam silaturahmi Korlantas Polri dengan MTI, Rabu (4/6/2025). Silaturahmi ini sebagai uoaya memperkuat dukungan akademis dan teknis dalam upaya penertiban kendaraan Over dimension dan Overload yang menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas.
“Kami sangat mengapresiasi Kakorlantas Polri yang secara aktif dan tegas menangani masalah over dimension dan overload, atau kelebihan muatan dan kelebihan ukuran,” ujar Ketua MTI Tory Damantoro.
Tory menyebut, kendaraan kelebihan muatan telah menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu penanganan serius dan kolaboratif antar instansi.
“Kami dari MTI, termasuk seluruh cabang di 22 provinsi, mendukung penuh upaya Korlantas untuk membenahi permasalahan kecelakaan yang disebabkan oleh truk bermuatan lebih,” katanya.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan pentingnya kolaborasi bersama seluruh pihak, termasuk para ahli transportasi untuk mendukung langkah-langkah strategis yang telah disepakati bersama sejumlah kementerian.
“Kami sudah sepakat untuk melakukan penegakkan hukum yang diawali dari sosialisasi, dari edukatif termasuk juga nanti ada peringatan-peringatan termasuk normalisasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan semata untuk penegakan hukum, melain juga sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk menyelamatkan pengguna jalan serta menjaga keselamatan berkendara.
“Kita menyelamatkan jiwa khususnya pengguna jalan dan faktor-faktor lain tentunya juga kita perhatikan, oleh sebab itu negara hadir untuk bisa melakukan tindakan-tindakan khususnya over dimension dan over load yang mana ini adalah bagian dari penyebab kecelakaan lalu lintas”, tambahnya.
Selain aspek keselamatan, Irjen Pol Agus juga menyebut bahwa aspek ekonomi, logistik, hingga kesejahteraan pengemudi menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ini.
“Banyak sekali aspek ekonomi juga kita pertimbangkan, dari aspek logistiknya juga kita pertimbangkan. Dari aspek pengemudinya termasuk juga ongkos pengemudinya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terpenting adalah kesepakatan dari kementerian dan lembaga untuk melakukan peningkatan penertiban daripada over dimension dan overload,” jelasnya.
