Rabu 04 Oktober 2017 10:36:03 WIB
Tbnews Polda Riau - Inhil. Bertempat di Ruang Tri Brata Polres Indragiri Hilir, telah dilaksanakan Supervisi dan Penilaian Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM) oleh Tim Itwasda Polda Riau. Hadir dalam kegiatan ini adalah Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dolifar Manurung, S.IK, M.Si, Irbid Ops Itwasda Polda Riau AKBP Ahmad Mamora, S.IK, Wakapolres Indragiri Hilir KOMPOL Dr. H. Azwar, S.Sos, M.Si, MH, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Kaurmintu Bag, Satdan Si Polres Indragiri Hilir. Selasa (3/10)
Sebagai tindak lanjut dari progran prioritas Kapolri Pemantapan Reformasi Internal Polri dan Membudayakan Perilaku Anti Korupsi serta Membangun Wilayah Bebas Korupai melalui Pembentukan Zona Inegritas.
Dalam sambutan pembukaan , Kapolres mengucapkan selamat datang di Polres Indragiri Hilir kepada Tim. Lebih Lanjut Kapolres mengatakan bahwa sejak tahun 2016, Polres Indragiri Hilir telah mengeluarkan Surat Perintah pembentukan Tim ZI WBK WBBM, namun karena beberapa kendala, target yang ditetapkan belum tercapai. Pencapaian target ZI WBK WBBM, akan bisa menaikkan remunerasi, tapi butuh upaya dan usaha untuk memperbaiki dan lebih menyempurnakan dalam mewujudkan Zona dimaksud . Untuk itu Kapolres mohon saran dan petunjuk, dalam mempercepat terwujudnya ZI WBK WBBM di Polres Indragiri Hilir.
Selanjutnya Irbin Ops menginformasikan bahwa saat ini ada 3 Polres di Polda Jawa Timur yang berdasarkan penilaian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sudah mewujudkan ZI WBK WBBM, sehingga remunerasinya sudah mencapai 80 %, yaitu Polres Sidoarjo, Polres Jember dan Polres Gresik. Menyikapi hal tersebut, sesuai perintah Kapolda Riau untuk melakukan penilaian pada satuan - satuan kerja di Polda Riau. Setiap tahun akan ada satu Polres yang diajukan untuk dinilai oleh Itwasum Polri dan selanjutnya oleh Kemenpan RB RI.
ZI WBK WBBM tidak bisa serta merta terwujud. Ada komponen pengungkit dengan bobot penilaian 60 %, yakni Manajemen Perubahan 5 %, Penataan Tatalaksana 5 %, Penataan Sistem Manajemen SDM 15 %, Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 %, Penguatan Pengawasan 15, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10, dan Indikator Hasil dengan bobot penilaian 40 %, yakni Terwujudnya Aparatur Polri yang Bersih dan Bebas dari KKN 20 %, Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik kepada Masyarakat 20 %.
Kedatangan tim adalah untuk memberikan asistensi. Yang pertama dinilai adalah laporan lengkap dengan dokumen pendukung.
Pembukaan Supervisi selesai dilaksanakan pukul 09.30 WIB, dan dilanjutkan dengan supervisi oleh Parik III Itbid Ops Itwasda Polda Riau KOMPOL Razif, SH, dan Parik III Itbid Bin Itwasda Polda Riau AKP Bambang Hariyanto, SH.
