Sebagaimana diberitakan oleh kantor berita Bertuahpos com Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris kepada bertuahpos.com, Minggu, 7 Oktober 2018 di Pekanbaru. 

Dia melihat KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu 2019 nanti wajib berpijak pada peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga dalam pekasanaanya dikhawatirkan tidak objektif. 

"Ini soal sikap dan ketegangan KPU saja sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jangan ketika ada pelanggaran dari pihak caleg tertentu mereka (KPU) tegas, tapi pelanggaran yang dilakukan oleh caleg atau partai lain mereka tidak tegas," katanya.

Dia menambahkan, hal seperti inilah yang perlu mendapat perhatian khusus dari Bawaslu agar pelaksanaan pemilu betul-betul selaras dengan aturan. Bawaslu dalam hal ini harusnya lebih berperan aktif dari pada harus menunggu pengaduan pelanggaran. 

"Sebaiknya begitu, mereka (Bawaslu) juga harus lebih aktif. Karena bentuk-bentuk pelanggaran inikan kecenderungan masuk kebagian terkecil sehingga tidak diketahui atau tidak disadari publik. Yang seperti ini juga janga luput," kata Aidil.