Diskusi ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Riau, Kepala Dinas Sosisal Provinsi Riau, Bupati Kab. Kepulauan Meranti,  Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Riau, Kepala Dinas Sosial Kab/kota se-provinsi Riau, Wakapolres Jajaran Polda Riau, Pimpinan Perbankan Penyalur BNPT, Para Kasat Binmas Jajaran Polda Riau dan Para Peserta FGD beserta tamu undangan lainnya.

Wakapolda Riau Brigjen Pol. Drs. Wahyu Widada M.Phil menjelaskan, FGD ini dilakukan untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan.

"Kalau kita tidak kelapangan kita tidak akan tau permasalahannya," tutur Wakpolda Riau.

"Dalam diskusi ini kita sudah mengetahui permasalahan rekan-rekan kita dilapangan baik dari sisi perbankan, dan dinas sosial itu sendiri dan rekan-rekan pendamping saat penyaluran." pungkas Brigjen Pol. Drs. Wahyu Widada.

"Nanti akan kita bentuk tim teknis dari mereka juga untuk membuat solusi dari permasalahan-permasalahan ini, kita niatkan baik supaya bantuan yang berikan pemerintah pusat ini tepat sasaran, tepat waktu dan tidak ada penyimpangan didalamnya, itulah kenapa di Polri dibentuk satgas pengamanan dan penegakan hukum pendistribusian bantuan sosial," ungkap Wakapolda Riau.

Wakapolda juga menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran sudah mulai dilakukan.

"Namun pada intinya supaya penyalurannya ini jelas kepada siapa, misalnya kepada orang yang betul-betul membutuhkan, jangan sampai orang tidak membutuhkan lagi atau tidak memuhi syarat masih menerima," papar Wakapolda.

"Intinya harus ada sinkronisasi data, databasenya sudah ada, namun databasenya sudah tidak valid, ini yang akan kita perbaiki, seperti selama penyaluran ada kendala-kendala internet untuk daerah-daerah pelosok," imbuhnya.

"Selain rastra juga ada bantuan pangan non tunai, tentu harus ada bank disana, kita selesaikan semua, SOP seperti seperti apa agar tidak terjadi penyimpangan, niat baik pemerintah jangan sampai tidak tepat sasaran.

" tutup Wakapolda Riau.