Sebagaimana diberitakan oleh kantor Berita Koran MX Pekanbaru bahwa Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau–Kepri, S Ajie Panatagama ATD MT mengatakan Rakornis tersebut merupakan inisiasi dari Direktorat Jenderal Lalu Lintas (Ditjen Lantas) Kementrian Perhubungan RI.

"Digelar selama tiga hari, 23–25 April 2019 di Hotel Premiere Pekanbaru, yang akan dihadiri 125 peserta yang terdiri dari PPNS BPTD se Indonesia," kata Ajie Panatagama saat ditemui koranmx.com Ahad (21/4/2019).

Kemudian kata Ajie, peserta nantinya akan diberikan bimbingan tekhnis (Bimtek) terkait pembinaan P21 terkait regulasi hukum terhadap kendaraan angkutan over dimensi dan over loading (Odol).

"PPNS nantinya akan mempelajari bagaimana kiat kita (BPTD Riau, red) dalam memproses sanksi Odol sampai ke tahap P21 dan vonis di pengadilan," sebutnya.

"Kita juga menghadirkan pihak dari Ditreskrimum Polda Riau sebagai nara sumber," sambungnya. Kegiatan ini lanjut Ajie tidak hanya diikuti penyidik yang ada di BPTD seluruh Indonesia, namun juga diikuti oleh PPNS yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten/kota di Riau.

"Tujuannya tak lain dalam rangka menyukseskan program Nasional Zero Odol 2020. Persoalan Odol ini tidak hanya milik Riau namun juga menjadi masalah bersama di seluruh daerah di Indonesia," terangnya.

Lebih jauh Ajie menjelaskan dalam kegiatan itu nantinya juga akan dilakukan deklarasi normalisasi bersama perusahaan PT Arara Abadi dan PT Sinar Mas. "Nantinya kita akan menggelar deklarasi normalisasi kendaraan angkutan bersama dua perusahaan besar yang ada di Riau," ucapnya.

Diketahui keberhasilan BPTD Riau–Kepri dalam penegakkan hukum (Gakkum) angkutan Odol di Riau beberapa waktu lalu mengundang apresiasi Nasional sebagai BPTD pertama di Indonesia yang berhasil memproses perkara Odol hingga ke pengadilan.