Senin 12 Agustus 2019 17:22:40 WIB
tribratanewsriau.com Rapat tertutup dengan pembahasan terkait rencana penertiban perkebunan ilegal yang mencapai 1 juta hektar lebih digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (12/8/2019). Pemprov Riau diketahui akan menyasar perkebunan besar ilegal yang dikuasai kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi.
Sebagaimana diberitakan oleh kantor berita riauhits.com menuliskan bahwa Gubernur Riau, Syamsuar menjelang rapat dimulai mengatakan "Hari ini kami rapat penertiban perkebunan ilegal tanpa izin," ucapnya.
Oleh sebab itu, ditegaskannya bahwa yang akan ditertibkan bukan perkebunan masyarakat atau petani kecil, melainkan perkebunan besar yang memanfaatkan masyarakat kecil, sementara masyarakat hanya mendapatkan upah.
"Sasaran kami kelompok–kelompok besar yang segala cara untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini biasanya tanpa mengindahkan syarat pengajuan izin usaha investasi," jelasnya.
Padahal, imbuhnya, pemerintah daerah dan pusat sudah komitmen memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Bumi Lancang Kuning.
"Kalau secara legal, sepanjang syaratnya dipenuhi, tidak ada halangan yang berkaitan dengan pungutan–pungutan. Semua pelayanan perizinan sudah satu pintu karena kami sadar Riau ini butuh investasi tak hanya cukup dengan APBD dan APBN untuk membangun daerah, makanya ini yang kami jaga," tuturnya.
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Mohammad Fadjar, Wakapolda Riau Brigjen Pol Wahyu Widada, Kejati Riau Uung Abdul Syakur, BPN Riau, Kanwil Dirjen Pajak Riau, dan lainnya tampak menghadiri rapat tersebut.
