Senin 30 September 2019 12:20:08 WIB
tribratanewsriau com. Keberadaan mafia tanah masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah pertanahan di Indonesia. Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak–pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan.
Sebagaimana diberitakan oleh kantor berita jurnalpatrolinews, menuliskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini sangat menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah.
Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2019 salah satu agenda yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN adalah melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di daerah, saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Jumat ( 27/9).
Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut adalah Birgjen Pol. Hary Sudwijanto, SIK, M.Si., Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kepala Bidang lainnya.
Hary Sudwijanto dalam paparannya mengatakan bahwa keberadaan mafia tanah harus diberi efek jera. Yaitu dengan cara menunjukkan ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk selalu serius menangani masalah tanah. Semua dilakukan agar tidak ada lagi yang bermain–main soal tanah.
Hary mengatakan ada dua modus dalam mafia tanah yaitu menggugat kepemilikan tanah di pengadilan dan penggunaan hak atas tanah yang tidak bertuan semua itu menggunakan pemalsuan dokumen dalam objek tanah seperti pemalsuan girik, akta jual beli, pemalsuan tanda tangan dan dokumen, bahkan juga memalsukan sertipikat tanah.
"Semua ini adalah tindak pidana, sehingga kita harus ungkap, kita sudah menetapkan target operasi di setiap daerah, ada 3 target operasi di Riau dan akan kita ungkap," tegasnya.
Lebih lanjut Hary mengungkapkan bahwa gerakan untuk memerangi mafia tanah makin bergema, sudah beberapa kasus besar diungkap. Ada yang sudah divonis dan ada yang dalam proses. "Kita terus meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian, jika ada mafia tanah yang memalsukan dokumen dan lain–lain kita laporkan ke pihak kepolisan dan alhamdulillah ditindak tegas oleh kepolisian," ujar Harry.
