Tribrata News Riau - Polda Riau melaksanakan Rapat Koordinasi Program Mitigasi membuat sekat kanal dapat terlaksana dengan  dukungan anggaran APBN & APBD, Stake Holder di Propinsi Riau.

Rakor tersebut dihadiri oleh Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Drs. Edy Setio Budi Santoso, Kasi Ops Korem 031 WB Letkol Inf Saat Miyanto, Kepala Pusat P3E Region Sumatera Drs. Amral Feri, Perwakilan Dinas Kehutanan Riau Rahidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yulwiriati Moesa, Kabid BPBD Provinsi Riau Kamaruzaman, Kabag Hukum Provinsi Riau Mawardi, SH, MH Karo Rena Polda Riau, Kabid kum, Kabidkeu Polda Riau dan para Kapolres Jajaran Polda Riau.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran  dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Drs. Edi Setio Budi Santoso mengatakan "Program unggulan Karlahut Polda Riau Tahun 2016 yaitu dengan membentuk Forum Gotong Royong Masyarakat Melawan Karlahut dan pembuatan Sekat Kanal dengan bekerja sama dengan Stake Holder dan pemberdayaan potensi yang ada di Provinsi Riau" ujar Karo Ops Polda Riau.

Kendala selama ini dalam pembuatan sekat kanal adalah tidak adanya dukungan anggaran mitigasi, sementara baru bisa dianggarkan oleh Pemda setelah status Tanggap Darurat Bencana Asap. Akibatnya kebakaran beruang selama 18 tahun Dan juga Sekat Kanal belum dianggarkan dalam APBD dan APBN. 

"Perlu adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Riau membuat peraturan Gubernur Riau tentang Mitigasi bencana asap akibat Karlahut" ujar Karo Ops Polda Riau. 

Kasi Ops Korem 031 WB menyampaikan "Kita sudah memerintahkan para Dandim untuk berkoordinasi dengan para bupati maupun walikota untuk segera membangun Posko antisipasi Karlahut ditempat wilayahnya masing-masing" ungkap Letkol Inf Saat Miyanto.

Harus ada rekomendasi tertulis sebagai payung hukum dalam pengajuan anggaran pembuatan sekat kanal. Langkah awal ini nantinya menjadikan Provinsi Riau sebagai percontohan Provinsi lain. (Vk)