Senin 18 Desember 2017 14:39:42 WIB
Tbnews Polda Riau - Kapolda Riau Irjen Pol Drs Nandang, MH hadiri kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2018 serta Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dengan tema Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan bertempat di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah jl. Diponegoro no. 23 Pekanbaru. Senin (18/12) yang dimulai pada pukul 08.00 wib.
Kegiatan tersebut bertemakan memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan yang pimpin langsung oleh Gubernur Riau Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Dra. Septina Primawati, MM dan Kakanwil DJPB Prov Riau Tri Budhianto S.P, M.T.
Para tamu undangan yang hadir diantaranya KEJARI Prov. Riau Uung Abdul Syakur SH, MH, Korem 031 / Wirabima Brigjen TNI Edy Natar Nasution S. IP, Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI T.B.H Age Wiraksono S. IP, MA, SEKDA Prov. Riau Ahmad Hijazi S.E, M.Si, Pengadilan Tinggi Pekanbaru I. Putu Widnya S.H, MH, RRI Radio Republik Indonesia Drs. Edy Supakat, MM, Kementerian Agama Pekanbaru Drs. H. Edwar S. Umar M.Ag, Dinas Purp Prov Riau Ir. Dadang Eko Purwanto, MT, Pusat Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Sumatra Drs.Amral Fery, M.Si, Balai Pengendalian & Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru Ir. Hambali, KPU Prov Riau Dr. Nurhamin S. Pt, MH, Para PJU Polda Riau, Para Kasatwil Polda Riau, Para Bupati dan Walikota Prov. Riau serta Para tamu undangan -+ 130 orang.
Kakanwil DJPB Prov Riau Tri Budhianto S.P, M.T, selaku ketua pelaksana menyampaikan paparan besaran anggaran yang di glontorkan dalam penggunaan anggaran di Tahun 2018.
Gubernur Riau Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya mengharapkan agar belanja pemerintah yang tertuang dalam DIPA 2018 dapat memacu pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan di Provinsi Riau pada umumnya.
Beliau juga mengingatkan kembali tentang penggunaan DIPA 2018 khususnya untuk Bupati dan Walikota :
1. Segera lakukan koordinasi dan gunakan DIPA tersebut sebagai dasar untuk mengsinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang di danai oleh APBN dan APBD.
2. Tingkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur
3. APBD dapat disahkab tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi.
4. Tingkatkan kompetensi segenap daerah agar dapat bekerja profesional, baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Sisi pelayanan, saya juga meminta kepada kepala daerah untuk memiliki one stop service, mengingat promosi besar besaran mengenai investasi tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah Pusat/Provinsi, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah.
6. melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan secara terukur dan proporsional terhadap pengelolaan dana desa, sehingga pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran, berguna bagi kesejahteraan masyrakat, serta terhindar dari penyalahgunaan yng berakibat hukum.
7. Tingkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah , pada tahun 2018, termasuk pemerintah yang ada dindaerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran.
8. Pemberdayaan masyrakat dan pengusaha-pengusaha lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam di Riau secara optimal dan bijaksana.
9. Menympaikan laporan realisasi secara berkala kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat agar dapat diukur capaian-capaian penting yang telah di tetapkan.
Adapun jumlah Satuan Kerja Kementerian /Lembaga dan Satuan Perangkat Daerah penerima DIPA 2018 untuk Provinsi Riau sebanyak 485 Satuan Kerja dimana yang terbesar ada pada 56 Kementerian /Lembaga dengan nilai alokasi Rp.7.86 Triliun sedangkan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2018 di Riau antara lain : Pekanbaru 1.333 Triliun, Pelalawan 1.164 Triliun, Kampar 1.829 Triliun, Siak 1.488 Triliun, Dumai 0,817 Triliun, Kuansing 1.160 Triliun, Rohil 1.416 Triliun, Rohul 1.234 Triliun, Inhu 1.216 Triliun, Inhil 1.502 Triliun, Bengkalis 2.956 Triliun dan Kep.Meranti 0.896 Triliun.sehingga total alokasi APBN untuk Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 29.781 Triliun.
Selain itu Beliau juga menyampaikan agar seluruh aparatur pengelolaan keuangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah agar dalam pengelolaannya dapat diselenggarakan secara amanah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang berlangsung tersebut berjalan dengan lancar dan berakhir pada pukul 09.30 wib.
