Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Dumai tersebut dihadiri oleh Walikota Dumai yang diwakili oleh Asisten I Pemerintah Kota Dumai H. SYAMSUDDIN, Dandim 0320/Dumai LETKOL INF. HORAS SITINJAK, S.I.P, Kapolres Dumai AKBP RESTIKA P. NAINGGOLAN, S.I.K, Kepala BPBD Kota Dumai  H. APRILAGAN S.H, M.Si, Kabag Ops Polres Dumai KOMPOL ASOARO GEA, S.H, Manggal Agni Ops. Dumai Sdr. JUSMAN, Regu Pemadam DKPP, Kadis PUPR Kota Dumai Sdr. SYAHMINAN, Camat se-Kota Dumai, Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Dumai, Perwakilan Perusahaan terkait Karhutla, PT. SGP, PT. RUP, PT. WILMAR dan PT. CHEVRON

Dari hasil rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, Dandim 0320/Dumai LETKOL INF. HORAS SITINJAK, S.I.P menjelaskan 

bahwa kegiatan Rapat evaluasi ini secara umum memaparkan kondisi Karlahut di Kota Dumai, saat ini ada sekitar 7 (tujuh) titik Hotspot dengan luas lebih kurang 50 Hektar.

Selain itu dengan dibukanya posko terpadu ini merupakan central informasi bagi kita semua dalam memantau perkembangan kondisi Karlahut guna skema perkuatan personil. Semua kegiatan penanganan karhutla harus terkoordinir karena permasalahan ini merupakan permasalahan kita semua.

Perlu efektivitas dan maksimal dukungan perlengkapan, sehingga apabila wilayah lain yang lebih riskan membutuhkan sarpras untuk segera diberikan, karena lahan gambut memang butuh penanganan ekstra, sehingga kita akan tetap melakukan normalisasi kanal dan pembuatan embung air.

Kepala BPBD Kota Dumai H. APRILAGAN S.H, M.Si menjelaskan bahwa mengenai kesiapan dan kelengkapan sarpras saat ini memiliki 20 (dua puluh unit) unit alat diantaranya mini striker, beberapa alat pemadam bermesin Honda dan kendaraan. Sarpras saat ini belum mencukupi, karena Kota Dumai masih membutuhkan lebih banyak alat dan kendaraan roda 4 (double garden) mengingat kondisi di lapangan yakni lahan gambut. Anggaran khusus untuk reaksi cepat yakni operasional, saat ini diberikan untuk dipergunakan selama 1 Tahun dengan rincian BBM untuk 40 hari dan makan siang untuk 60 hari, dalam hal ini juga BPBD sebagai pemegang berupaya untuk transparasi terkait permasalahan anggaran, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap penyaluran anggaran khususnya penanganan Karhutla. 

Kapolres Dumai AKBP RESTIKA P. NAINGGOLAN, S.I.K menyampaikan  bahwa saat ini kondisi Kota Dumai terkait Karhutla masih kondusif dan secara total luas yang terbakar berjumlah 76 Ha. Menyarankan untuk percepatan informasi, agar dibuat group WA yang tergabung dalam struktur organisasi Subsatgas Penanganan Karhutla Kota Dumai, sehingga apabila ada titik api dapat segera diumumkan dan data yang diberikan BPBD lebih akurat. 

“Saat ini Polres Dumai telah menangani 4 Laporan Polisi (LP) dengan 4 tersangka terkait Karhutla dan saat ini sedang dilakukan proses hukum”, jelas Kapolres Dumai.

Pentingnya peran perusahaan-perusahaan dalam penanganan Karhutla, karena rekan-rekan dari perusahaan yang mempunyai kompetensi dan peralatan yang lengkap dan pihak dari Kepolisian, TNI dan Instansi terkait lainnya siap mendukung serta bekerjasama dalam penanganan Karhutla. 

“Kita mengharapkan kerjasama yang baik dari semua instansi yang hadir, sehingga apabila ada titik api dapat secara bersama-sama untuk memadamkannya dan api dapat segera dipadamkan”, tutup Kapolres Dumai.