 |
 |
|
|
|
|
|
|
tribratanewsriau.com Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menghadiri Acara Pengambilan Sumpah dan ikut menandatangi Pakta Integritas Penerimaan SIPSS di ruang Tribrata lantai 5 Gedung Utama Markas Komando Polda Riau, jalan Teuku Umar no 13 Kota Pekanbaru tadi pagi (25/01/2021).
Dalam acara penanda tanganan pakta Integritas dihadiri oleh Wakapolda riau, Irwasda Polda Riau, Para Pejabat Utama Polda Riau, Panitia penyelenggara penerimaan SIPSS TA 2021, Ketua ombudsman perwakilan riau, Ketua IDI Riau, Ketua HIMPSI riau, Kadisdik Provinsi Riau, Kadisdukcapil Kota Pekanbaru dan para peserta seleksi penerimaan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana).
Saat memberi sambutan, Kapolda Riau, mengatakan bahwa Polri saat ini membutuhkan calon anggota polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai kompetensi di bidangnya guna mendukung tugas Polri. Peserta seleksi SIPSS menurut Agung, sesuai kelimuannya tentu lebih baik dari keilmuan yang berijazah SMK atau SMU.
Point keilmuwan ini penting untuk masyarakat. Pekerjaan pekerjaan profesional harus didukung oleh personil Polri yang memiliki keilmuwan. Ilmuwan sejatinya adalah tentang kebenaran. “Tugas Polri dalam menjaga kebenaran ini adalah tugas sehari hari. Masyarakat yang hidup dengan kebenaran maka kita bisa menata kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kita menata sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran maka yang terjadi adalah ketimpangan” ujar Agung dalam sambutannya
Agung juga mengucapkan terima kasih atas kesedian para peserta seleksi SIPSS atas kesediaannya mengikuti seleksi. Dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dari ilmu ilmu yang sedang diseleksi dari peserta SIPSS sangat dibutuhkan institusi Polri.
Agung juga mengatakan bahwa belum lama ini ada dua orang yang ditangkap di Medan dan Jambi. Satu dari sipil dan satu lagi anggota Polri aktif yang terlibat kasus penipuan tentang penerimaan SIPSS tahun 2018. Ini menjadi perhatian bagi peserta seleksi bahwa seleksi ini murni dan tidak dikenakan biaya.
Polda Riau tidak tolerir terhadap penyimpangan. “Benar bahwa kami bisa dan mampu menganulir peraturan. Contohnya Polri bisa menutup jalan, memutar arah lalu lintas. Mengambil keputusan yang dianggap penting untuk kemaslahatan bersama. Dan Itu adalah kewenangan diskresi yang diberikan negara ini kepada Polri. Namun demikian, ada kalanya kekuasaan dekat dengan penyimpangan. Tapi kekuasaan kami adalah untuk kemanusiaan,” ujar Agung.
Pada Tahun Anggaran 2021 Polda riau mendapatkan alokasi penerimaan berupa S-1 kedokteran umum (profesi) untuk tiga orang terdiri dari satu pria dan satu wanita), S-1 kedokteran gigi (profesi) sebanyak dua orang wanita, S-1 psikologi empat belas orang terdiri dari enam pria dan delapan wanita. S-1 biologi (murni) lima orang terdiri dari dua pria, tiga wanita. S-1 teknik informatika (programming) sebanyak delapan orang terdiri dari enam pria dan dua wanita. S-1 teknik informatika (jaringan) sebanyak lima orang terdiri dari tiga pria dan dua wanita. S-1 sistem informasi (database) sebanyak tiga orang terdiri dari dua pria, satu wanita). S-1 teknik elektro (arus lemah) sebanyak enam orang terdiri dari lima pria, satu wanita. S-1 teknik metalurgi : satu orang pria, S-1 hubungan internasional tiga orang terdiri dari dua pria, 1 wanita. S-1 pendidikan olahraga sebanyak 29 orang terdiri dari dua puluh empat pria, lima wanita. S-1 farmasi apoteker (profesi) tiga orang wanita. S-1 ilmu komunikasi (public relation) sebanyak sepuluh orang terdiri dari lima pria, 5 wanita. S-1 ilmu komunikasi (jurnalistik) sebanyak empat orang terdiri dari dua pria, dua wanita. D-IV ahli teknika tk. III satu orang pria. D-IV ketatalaksanaan angkutan laut dan pelabuhan : satu orang wanita.
Dalam seleksi penerimaan SIPSS TA 2021 ini Polda Riau selalu menerapkan prinsip seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
“Selaku ketua Panda, saya dan personil saya akan memegang teguh prinsip seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BeTAH) dan kepada peserta ataupun orang tua/wali jangan percaya kepada oknum pns/anggota polri yang mengatakan bisa meluluskan dengan meminta imbalan, jika ada silahkan laporkan kepada saya” ujar Agung sambil menutup sambutannya.
